Mengapa Pemimpin Daerah Tidak Kapok Korupsi?
Jakarta
Genderang perang melawan korupsi tidak membuat jera para
pemimpin daerah untuk merampok uang rakyat. Berkolaborasi dengan DPRD
dan pejabat teknis maka jadilah korupsi berjamaah. Seakan mereka tidak
takut dengan ancaman hidup di balik terali besi. Mengapa?
"Karena
cost politic mahal. Sangat mahal. Untuk menjadi Kepala Daerah tidak
murah," papar ahli hukum pidana Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed),
Purwokerto, Jawa Tengah, Hibnu Nugroho saat berbincang dengan detikcom,
Sabtu (25/2/2012).
Sebagai contoh di salah satu kabupaten di
Jawa Tengah, seseorang yang ingin menjadi Kepala Daerah harus merogoh
kocek guna disetor kepada partai yang akan menjadi kendaraan dalam
Pemilu Kada. Jumlahnya yaitu Rp 8 miliar untuk posisi bupati dan Rp 4
miliar untuk posisi wakil bupati. Belum lagi biaya teknis kampanye
hingga pemenangan Pemilu Kada.
"Dengan jumlah modal sebanyak itu,
maka yang dia pikirkan adalah bagaimana mengembalikan modal saat
menjabat. Berbagai modus korupsi dilakukan," papar doktor di bidang
pidana korupsi ini.
Bagi pejabat karier, mereka korupsi karena
tekanan eksternal yaitu diminta oleh atasannya untuk melakukan korupsi.
Adapun tekanan internal karena ingin bergaya hidup mewah, kebutuhan
keluarga dan sebagainya.
"Apalagi jika yang menjadi PNS nya
karena nyuap, harus berpikir bagaimana mengembalikan modal. Selain ada
kesempatan juga ada keinginan maka jadilah korupsi," ungkapnya.
Saat
ini, kejaksaan di berbagai tempat terus memburu para pemimpin daerah
yang diduga terlibat berbagai perkara korupsi. Seperti Ketua DPRD
Grobogan, M Yaeni, Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Satori Suarto,
mantan Walikota Magelang, mantan Gubernur Sulawesi Selatan HM Amin Syam
dan yang baru dihukum 2 tahun penjara oleh PN Tipikor Jakarta, Bupati
Nonaktif Seluma, Bengkulu, Murman Effendi.
"Selain di pidana,
dengan korupsi maka tamat karier politik atau karier kerja seseorang.
Tapi mengapa tidak kapok?," ucap Hibnu sambil bertanya balik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar