APBD SUMUT TIDAK SEHAT

APBD SUMUT TIDAK SEHAT

WASPADA ONLINE MEDAN - Wakil Ketua DPRD Sumut Chaidir Ritonga berpendapat bahwa jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut sekitar Rp7,6 triliun tidak sehat dan tidak proporsional jika dibandingkan dengan potensi yang terdapat di provinsi itu. “Secara keseluruhan, perbandingannya tidak sehat dan tidak proporsional,” katanya, hari ini. Di satu sisi, kata Chaidir, jumlah APBD Sumut memang mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2009 yang berjumlah Rp 3,8 triliun. Namun peningkatan tersebut tidak sehat karena mengandalkan pemasukan dari pajak kendaraan bermotor serta pajak air permukaan dan air bawah tanah. Kondisi yang tidak sehat tersebut semakin terlihat dari pengaruh jumlah pajak kendaraan bermotor yang mendominasi pendapatan asli daerah (PAD). “Sekitar 90 persen PAD Sumut berasal dari pajak kendaraan bermotor. Jelas, itu tidak sehat,” katanya. Kondisi APBD yang tidak sehat itu juga dapat dilihat dari belum dimanfaatkanNYA potensi daerah yang cukup banyak terdapat di Sumut. Kemudian, kata dia, jumlah APBD itu juga tidak proporsional karena tidak didapatkan dari keberadaan potensi daerah berupa sumber daya buatan seperti perkebunan yang sangat banyak di Sumut. Seharusnya, Sumut mendapatkan manfaat dari keberadaan perkebunan tersebut yang menggunakan fasilitas dan infrastruktur di daerah itu. Apalagi dalam kegiatannya, berbagai perusahaan perkebunan di Sumut mengokupasi sekitar 25 hingga 30 persen lahan di provinsi itu. Akibatnya, aktivitas berbagai perusahaan perkebunan yang menghasilkan keuntungan yang melimpah itu tidak memberikan manfaat bagi pembangunan di Sumut. Itu sebabnya Sumut tidak dapat melakukan pembangunan secara maksimal, termasuk untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang banyak rusak akibat aktivitas berbagai perusahaan perkebunan. “Kenapa Sumut yang begitu kaya tetapi infrastruktur jalannya rusak. Malah masih kalah dengan Sumatera Barat,” kata politisi dari Partai Golkar itu. Tidak proporsionalnya APBD Sumut itu juga terlihat jika diperbandingkan dengan anggaran yang diterima provinsi yang lebih kecil seperti Banten. Sebagai provinsi yang hanya memiliki delapan kabupaten/kota, Banten mampu mendapatkan APBD sekitar Rp4 triliun lebih. Seharusnya, sebagai provinsi yang memiliki 33 kabupaten/kota, Sumut memiliki APBD yang lebih proporsional. ”Idealnya, kita menerima APBD sekitar Rp 20 triliun,” katanya. (dat03/antara)